FARMASI

Program Studi Farmasi UNISSULA

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu komponen kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai modal pembangunan nasional.

Tenaga kesehatan terdiri antara lain tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan dan sebagainya. Tenaga kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 terdiri dari Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Apoteker sebagai pelaku utama pelayanan kefarmasian yang bertugas sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan kesehatan diberi wewenang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diperolehnya, sehingga terkait erat dengan hak dan kewajibannya.

Kompetensi dan kewenangan Apoteker tersebut menunjukkan kemampuan profesional yang baku dan merupakan standar profesi untuk tenaga kesehatan tersebut. Apoteker kesehatan yang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesinya akan mendapatkan perlindungan hukum.

Perkembangan ilmu kefarmasian yang pada awalnya adalah sekedar ilmu meracik bahan-bahan alam (galenis) kemudian berkembang menjadi penemuan dan sintesa senyawa bahan obat dan kemudian diproduksi secara masal dengan intervensi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care). Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan kompetensinya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat dan mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik.

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu apoteker dalam menjalankan praktik harus sesuai standar yang ada untuk menghindari terjadinya hal tersebut. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (PP.No.51/2009) mengatur tentang prasyarat untuk melaksanakan praktek bagi apoteker antara lain berupa sertifikat kompetensi sebagaimana disebutkan pada pasal 37 dan 40 ayat 1 ketentuan mengenai sertifikat kompetensi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Dengan demikian maka untuk dapat memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), seorang apoteker wajib memiliki sertifikat kompetensi apoteker.

Dengan demikian telah jelas status hukum praktek kefarmasian di Indonesia di mana dalam praktek kefarmasian tersebut apoteker harus teregistrasi oleh Komite Farmasi Nasional dan harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai pengakuan atas kompetensinya